Indonesia seringkali menghadapi permasalahan keamanan data negara. Peretasan data menjadi masalah serius yang nampaknya terus terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat beberapa kasus peretasan data penting yang melibatkan orang, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Hasilnya, banyak rahasia negara dan data penting bocor.
Serangan siber yang berkala dianggap sebagai bentuk ketidak pedulian pemerintah terkait isu keamanan data negara. Sensitif data publik yang harusnya menjadi bagian harga diri negara untuk dilindungi, malah kini menjadi konsumsi publik yang dapat dilihat secara terang-terangan. Serangan siber, yang juga dikenal sebagai (Cyber Attack), yakni serangan berbahaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau negara. Pihak-pihak ini menyerang sistem informasi, jaringan, infrastruktur, atau perangkat pribadi yang biasanya anonim. Tujuannya adalah untuk mencuri, mengubah, merugikan, bahkan menghancurkan tujuan yang telah ditentukan melalui metode meretas.
Berdasarkan pendapat pakar keamanan siber dari Ethical Hackers Indonesia, yakni Teguh Aprianto menyatakan bahwa kekurangan pusat data cadangan dan sistem pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi serangan siber menyebabkan gangguan pada layanan publik. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, mengatakan bahwa beberapa pusat data memiliki penyimpanan data tambahan. Namun, dia mengakui bahwa kemajuan teknologi telah membuat peretas menjadi lebih canggih dalam melakukan serangan siber. Kemenkominfo saat ini sedang mengerjakan desain perlindungan data dan simulasi berkala untuk mengujinya (bbc.com).
Sudut pandang penulis menyatakan bahwasannya Negara Indonesia sudah sejak lama mengalami peretasan data, hal ini terus menerus terjadi sampai saat ini. Kemajuan teknologi memang tidak dapat dicegah, hal ini seharusnya juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap kemajuan teknologi guna melindungi data negara yang telah menjadi bagian dari harga diri negara. Namun alih alih mempersiapkan benteng untuk menghampas serangan syber yang berkala, kabarnya negara dianggap acuh tak acuh menghadapi hal tersebut. Terbukti bahwa setiap tahunnya ada saja soalan serangan siber yang terjadi, pemerintah menganggap bahwasannya serangan yang terjadi pada tahun 2024 adalah serangan yang palih parah. Melihat hal ini, apakah Kemekominfo-BSSN harus dipimpin oleh seseorang yang kompeten?, menindak lanjuti kasus serangan siber yang terjadi di Indonesia, penulis beranggapan bahwasannya kinerja pemerintah memang patut dipertanyakan, oleh karena itu perlunya Kemekominfo-BSSN dipimpin oleh seseorang yang kompeten soal data agar tidak terjadi pengulangan mengenai kasus kebobolan data negara seperti yang sudah sering terjadi, karena bagaimanapun juga hal ini dapat membuat perekonomian di Indonesia terombang-ambing. Jika penyerahan jabatan hanya dianggap sebagai bentuk balas budi dan pekerjaan tidak disesuaikan dengan keahlian maka yang terjadi adalah keteledoran.
Oleh: Sindi Ratna Bella
